logo
  home  contact  sitemap  
Selamat Datang di Website Resmi Kajian Lingkungan Hidup Strategis - KLHS, Kementerian Lingkungan Hidup..

Berita

Workshop KLHS

27 August 2014
KLH optimis bahwa RPP tentang Penyelenggaraan KLHS akan terbit dalam waktu dekat ini. Seiring dengan itu, maka KLH pun harus menyiapkan perangkat pendukung agar RPP tersebut dapat lebih implementatif baik perangkat kebijakan maupun kelembagaan. Di dalam RPP ini, peran institusi lingkungan hidup juga diperkuat sebagai pihak yang bertugas menjamin kompetensi KLHS. Dengan demikian, kapasitas institusi lingkungan hidup di daerah pun juga harus disiapkan dengan baik.

 

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 27-28 Agustus 2014 bertempat di Hotel Novotel Batam, KLH mengadakan Workshop KLHS yang diikuti oleh BLH di wilayah PPE Sumatera serta perwakilan dari PSL/PPLH dari perguruan tinggi di wilayah PPE Sumatera. Workshop yang dibuka oleh Asisten Deputi Perencanaan Pemanfaatan SDA LH dan Kajian Kebijakan LH Wilayah dan Sektor bertujuan untuk:

  1. mensosialisasikan peran institusi lingkungan hidup dalam pelaksanaan KLHS sebagaimana yang tercantum pada RPP tentang Penyelenggaraan KLHS
  2. memperoleh berbagai masukan dalam rangka penyusunan pedoman teknis untuk melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program

 

 

Untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman institusi lingkungan hidup serta agar lebih dapat mengoperasionalkan Pasal 16 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 terutama dalam melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program, maka pada workshop ini dibahas empat dari enam kajian muatan dalam KLHS, yaitu:

  1. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, yang disampaikan oleh Drs. H. T. Ariful Amri dari Universitas Riau
  2. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, yang disampaikan oleh Dr. Eng. Hamzah Latif dari ITB 
  3. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, yang disampaikan oleh Dr. Wilson Novarino dari Universitas Andalas
  4. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, yang disampaikan oleh Ir. Haruki Agustina, M.Sc

 

 

Pada workshop tersebut, juga diperoleh berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh peserta yang telah memiliki banyak pengalaman dalam pengimplementasian KLHS. Tentu saja masukan dan saran tersebut sangat bermanfaat dan akan digunakan sebagai input dalam pengembangan pedoman teknis KLHS.


Pembahasan Antar Kementerian/Lembaga (PAK) RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

22 August 2014



Pembahasan RPP Penyelenggaraan KLHS bersama dengan kementerian/lembaga lain diadakan kembali oleh Biro Hukum dan Humas, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Kamis, tanggal 21 Agustus 2014. PAK ini merupakan pembahasan yang ketiga setelah PAK I pada tanggal 5 Juli 2013 dan PAK II pada tanggal 13 November 2013. Seperti halnya pertemuan sebelumnya, pada PAK kali ini KLH mengharapkan kembali masukan dan saran terhadap draf RPP tentang Penyelenggaraan KLHS. Pertemuan yang dibuka dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Humas KLH ini, dihadiri oleh bagian hukum serta unit teknis beberapa kementerian/lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, dll. Pada kesempatan PAK ini yang menyampaikan paparan mengenai RPP KLHS adalah Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan dan Asisten Deputi Perencanaan Pemanfaatan SDA LH dan Kajian Kebijakan LH Wilayah dan Sektor.
 

Dalam paparannya, Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan, Bpk. Imam Hendargo Abu Ismoyo menyatakan bahwa RPP ini telah ditunggu berbagai pihak karena tingkat urgensinya, sehingga diharapkan RPP ini dapat segera terbit. Dengan maraknya kebijakan yang ditetapkan saat ini, keberadaan RPP ini juga diharapkan dapat mendorong diintegrasikannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Dengan demikian, dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang diperkirakan terjadi dari suatu implementasi KRP dapat diantisipasi sejak dari dini. 
Selanjutnya, Ibu Laksmi Wijayanti, Asdep Perencanaan Pemanfaatan SDA LH dan Kajian Kebijakan LH Wilayah dan Sektor, menyampaikan paparan mengenai perkembangan penyempurnaan RPP tentang Penyelenggaraan KLHS berdasarkan masukan pembahasan sebelumnya, masukan pakar, dan perkembangan implementasinya. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan penyempurnaan RPP tentang Penyelenggaraan KLHS:

  • Desakan penyederhanaan proses penapisan untuk menetapkan KRP yang diwajibkan dilengkapi KLHS sesuai Pasal 15 ayat 2 huruf b UU 32/2009
  • Kebutuhan memperjelas konteks operasionalisasi dan kegunaan KLHS 
  • Kebutuhan memperjelas cara penjaminan kualitas dan penilaian KLHS dan posisi Kementerian Lingkungan Hidup di dalamnya

 

 

Pada sesi penyampaian saran dan masukan, satu hal yang menjadi fokus perhatian bersama adalah penilaian dalam KLHS. Beberapa kementerian/lembaga mengkhawatirkan bahwa dengan adanya penilaian akan lebih memperpanjang proses dan prosedur penetapan KRP. Menanggapi hal tersebut, Ibu Laksmi Wijayanti menegaskan bahwa KLH akan mengusahakan agar secara teknis operasional tahapan penilaian dapat dilaksanakan tanpa memperpanjang proses dan prosedur penyusunan KRP, namun tetap dapat memberikan jaminan tujuan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi di dalam setiap KRP. Justru diharapkan, melalui penilaian ini produk KRP yang dihasilkan dan KLHS yang disusun akan lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat bagi perbaikan KRP.


Pencegahan Bencana Dimulai Dari Pemberian Izin Membangun

03 February 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pakar Hukum Lingkungan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sonny S Wicaksono SH MHum mengatakan, faktor perizinan lingkungan hidup (fungsi administratif) memegang peran yang sangat penting sebagai usaha dalam rangka pencegahan (tindakan preventif) terhadap kerusakan lingkungan hidup.

 

"Penegakan hukum secara administratif itu garda utama untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan. Melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No 32 tahun 2009 sebenarnya sudah dapat mendapat payung hukum, akan tetapi secara struktur dan kultur hukum yang sering diabaikan," ungkapnya.


Tahan Abrasi Pantai, BLH Kabupaten Bengkalis Fokus Tanam Mangrove

30 January 2014

BENGKALIS-Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis terus memberdayakan masyarakat untuk mdnukung program pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan program antisipasi abrasi. Salah satunya dengan melakukan penanaman dan rehabilitasi mangrove di sepanjang pesisir pantai Bengkalis.

 

"Dalam beberapa tahun terakhir, program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terus kita lakukan. Alhamdulillah, sudah banyak masyarakat di desa-desa yang sangat mendukung program tersebut," kata Kepala BLH Bengkalis, H. Arman AA melalui Kepala Sub Bidang Pengembangan Lingkungan, Norman. 


Hutan Asia Tenggara dirambah sejak ribuan tahun lalu

29 January 2014

Jakarta (ANTARA News) - Manusia sudah merambah dan memanfaatkan hutan hujan perawan di kawasan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu, demikian menurut hasil studi yang dipublikasikan di Journal of Archaeological Science.

 

Menurut hasil studi, hutan yang sekarang berada di wilayah Borneo, Sumatera, Jawa, Thailand dan Vietnam sudah mulai dibakar dan dimanfaatkan untuk mengembangkan tanaman pangan sejak 11.000 tahun lalu, segera setelah masa es berakhir. "Sejak lama hutan di Timur Jauh dipercaya sebagai belantara perawan, tempat manusia punya pengaruh minimal. Kendati demikian, temuan kami mengindikasikan adanya sejarah gangguan vegetasi," kata Chris Hunt, ahli paleoekologi dari Queen's University of Belfast di Irlandia yang melakukan studi tersebut.