Berita

Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyatakan hutan mangroove di pesisir laut Muaragembong terus menyusut dan sekitar 300 hektare telah hilang akibat pembalakan liar.

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta Mahkamah Agung segera menguji Peraturan Daerah Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Jakarta Tahun 2010-2030. "Kami mendesak Mahkamah Agung segera melakukan pemeriksaan permohonan uji materiil Perda RTRW Jakarta 2030 dengan menunjuk hakim yang berintegritas dan berkompeten demi keadilan bagi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup Jakarta," kata Sekjen Kiara Abdul Halim, Selasa (7/5).

Abdul Halim memaparkan, 4 nelayan tradisional dan 3 aktivis lingkungan hidup telah mengajukan permohonan uji materi Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030. Pengujian terhadap RTRW Jakarta tersebut didukung Koalisi Pulihkan Jakarta yang terdiri atas Kiara, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Institut Hijau Indonesia, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

"Alasan uji materiil Perda RTRW Jakarta Tahun 2010-2030 karena bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," kata Abdul Halim. Menurut dia, peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Perda RTRW 2010-2030 antara lain UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU 14/2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU 26/2007 tentang Penataan Ruang; serta UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya menyatakan sepakat dan mendorong agar moratorium hutan dilanjutkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu instrumen yang penting dalam kaitan dengan moratorium, Balthasar Kambuaya, mengatakan pengalihan fungsi lahan harus dikendalikan. Pasalnya, jika terus dilakukan, akan terus terjadi bencana-bencana alam, seperti banjir dan longsor. "Karena itu, pengawasan terus dilakukan termasuk dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kehutanan dan Pertanian, termasuk membuat pemetaan," kata dia seusai membuka Sosialisasi Menuju Indonesia Hijau Tahun 2013 di Jakarta

Manado (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan, pengabaian terhadap lingkungan akan menghancurkan investasi yang sudah ditanamkan.  "Sekarang ini kita sedang berbicara tentang investasi, tapi dampaknya adalah lingkungan. Lingkungan adalah penyedia potensi sehingga itu harus diperhatikan agar tidak terancam," kata menteri saat rakor Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) di Manado.

Instrumen yang diamanatkan dalam undang-undang adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Manado (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menanam pohon di Hutan Kenangan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat 4/05/2013. Menteri Balthasar Kambuaya memuji keasrian dan keindahan daerah Minahasa Utara yang mungkin tidak dimiliki daerah lain. "Saat melintasi Minahasa Utara, saya melihat daerah ini bebas sampah," katanya.

Dia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang berkomitmen tinggi terhadap lingkungan. "Program sentuh tanah, sentuh air dan sentuh budaya yang diterapkan Pemerintah Minahasa Utara sangat baik," katanya. Dia menambahkan, suatu daerah akan sangat bergantung pada lingkungan dimana kita berada.